DILEMA SAWIT KITA

Ilustrasi

Tulisan ini tidak hendak mengurai problema sawit khususnya di tanah air secara rinci dan konfrehensif.  Karena hal itu tentu saja membutuhkan waktu dan energi yang lebih besar.  Sementara tulisan ini hanya hasil amatan pustaka,  laporan  dan berselancar di dunia maya.  Namun setidaknya dapat memberikan gambaran umum terkait wajah sawit di tanah air untuk menjadi bahan diskusi lebih lanjut.

Banyak yang bilang negeri ini (baca: Indonesia) merupakan negara agraris.  Mungkin dikarenakan, bentang lanskap  alamnya menyajikan potensi lahan yang subur untuk ditanami. Kondisi iklim tropis dengan curah hujan yang merata memberikan kondisi yang sangat baik untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai komoditi pertanian dan perkebunan di Indonesia. Selain itu, secara sosiologis pertanian membentuk suatu indentitas sosial di Indonesia.  Pertanian tidak hanya jalan pemenuhan ekonomi semata namun juga membentuk tradisi dan struktur budaya masyarakat.

Dimasa orde baru sektor pertanian (termasuk perkebunan) menjadi leading sector untuk menopang pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) selama 25 tahun yang terbagi dalam REPELITA (Rencana Pembangnan Lima Tahun, menempatkan pertanian sebagai sektor utama pembangunan.  Secara konseptual, ada tiga strategi utama dalam pengembangan pertanian Indonesia yakni intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.  Namun faktanya, konsep ini tidak berjalan secara berimbang dimana terlalu difokuskan pada intensifikasi pertanian.  Hal ini menyebabkan pertanian merosot tajam sampai titik nadir baik dari aspek sosial, ekonomi maupun ekologi.

Saat ini pertanian Indonesia mencoba kembali bangkit termasuk sub sektor perkebunan.  Beberapa komoditi unggulan perkebunan kemudian mulai dikembangtumbuhkan secara lebih massif.  Namun tentu saja, komoditi perkebunan harus didukung oleh industri perkebunan yang baik dan modern.  Hal ini mengakibatkan tidak ada komoditi unggulan perkebunan bisa dijalankan sepenuhnya oleh masyarakat (petani) seperti halnya komoditi padi, palawija dan hortikultura karena latar belakang petani kita yang miskin.  Artinya pengembangan perkebunan mensyaratkan dua aspek penting yang berjalan secara simultan yaitu budidaya komoditi strategis di hulu dan industri pengolahan pasca panen di hilir.

Dari sini saya melihat, pada sektor perkebunan cuma ada dua aktor yang dapat bersaing yaitu negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta yang memiliki kapital besar.  Secara, sistemik akhirnya petani semakin terpinggirkan dari lahan perkebunan.  Kalaupun mereka hadir ditengah-tengah kebun, hanya sebagai buruh kebun dan mitra yang dimodali pemilik modal dengan komitment tertentu.

Salah satu komoditi perkebunan unggulan Indonesia adalah Kelapa Sawit (Elaeis guinensis JACQ).  Saat ini, sawit menjadi komoditi internasional karena menghasilkan produk utama minyak sawit, CPO dan CPKO yang diburu oleh pelaku pasar internasional.  Produk utama tersebut menjadi bahan baku industri hilir pangan maupun non pangan.

SEPINTAS SEJARAH SAWIT DI INDONESIA

Kelapa sawit bukan tanaman endemik Indonesia.  Sawit termasuk golongan tumbuhan palma yang datang dari negara asalnya Afrika.  Di Indonesia, penyebarannya mulai dari daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), pantai timur Sumatera, lalu ke Jawa dan Sulawesi. Sawit menjadi populer setelah Revolusi Industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun menjadi tinggi. Di Indonesia, kelapa sawit diintroduksi pertama kali oleh Kebun Raya pada tahun 1848 dari Mauritius (Afrika). Saat itu Johannes Elyas Teysmann yang menjabat sebagai Direktur Kebun Raya. Hasil introduksi ini berkembang dan merupakan induk dari perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara. Pohon induk ini telah mati pada 15 Oktober 1989, tapi anakannya bisa dilihat di Kebun Raya Bogor hingga sekarang.  Kelapa Sawit mulai diusahakan secara komersil pada tahun 1912 dan eksport minyak sawit pertama dilakukan pada tahun 1919.

Situs wikipedia.org (2013) menjabarkan bahwa pada tahun 1911, kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial dengan perintisnya di Hindia Belanda adalah Adrien Hallet, seorang Belgia, yang lalu diikuti oleh K. Schadt. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 ha. Pusat pemuliaan dan penangkaran kemudian didirikan di Marihat (terkenal sebagai AVROS), Sumatera Utara dan di Rantau Panjang, Kuala Selangor, Malaya pada 1911-1912. Di Malaya, perkebunan pertama dibuka pada tahun 1917 di Ladang Tenmaran, Kuala Selangor menggunakan benih dura Deli dari Rantau Panjang.

Amirah dan ibunya di Monumen Kelapa Sawit,
Kebun Raya Bogor
(foto koleksi pribadi)

Sejarah awalnya tampak bahwa pelaku usaha kelapa sawit terbatas pada perusahaan asing berskala besar dan terintegrasi antara budidaya, pengolahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan pemasaran hasilnya. Hal ini berlangsung hingga periode awal Republik. Sekitar 1958, beberapa perusahaan Belanda dinasionalisasikan dan diambil alih sebagai Perusahaan Perkebunan Negara. Rakyat menjadi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit baru sekitar tahun 1980 dengan dikembangkannya program PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dalam rangka program akselerasi pembangunan perkebunan. Terdapat beberapa versi PIR sesuai dengan sasaran dan sumber pendanaannya, seperti PIR-BUN atau NES (Nucleus Estate and Smallholder), PIR-TRANS dan PIR-KKPA telah mempercepat perkembangan usaha perkebunan rakyat ini (KPPU, 2007)

Masa pemerintahan orde baru pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka untuk menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai penghasil devisa negara (Guritno, 2000).  Di masa ini, perkembangan kelapa sawit rakyat ini dapat dikatakan fenomenal. Berawal pada tahun 1980, dalam sepuluh tahun pertama mencapai sekitar 300 ribu Ha, sepuluh tahun berikutnya mencapai sejuta hektar lebih, dan kini telah mencapai lebih dari 1,8 juta hektar. Dari luas areal kelapa sawit rakyat ini, disamping perkebunan plasma, sebagian besar adalah perkebunan swadaya yang berinvestasi menggunakan dana sendiri atau pinjaman, termotivasi oleh pengalaman sukses petani lain serta prospek bisnis yang cerah (KPPU, 2007).  .

Saat ini perkebunan sawit berkembang sangat pesat. Semula pelaku perkebunan kelapa sawit hanya terdiri atas Perkebunan Besar Negara (PBN), namun pada tahun yang sama pula dibuka Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR) melalui pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan selanjutnya berkembang pola swadaya. Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2009) menunjukkan pada tahun 1980 luas areal kelapa sawit adalah 294.000 ha dan pada tahun 2009 luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan sudah mencapai 7,32 juta ha dimana 47,81% dimiliki oleh PBS, 43,76% dimiliki oleh PR, dan 8,43% dimiliki oleh PBN  (Haryana et al, 2010).

Minyak Sawit

Laporan Oil World (2010) menjelaskan bahwa tahun 2009 Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan jumlah produksi diperkirakan sebesar 20,6 juta ton minyak sawit, kemudian diikuti dengan Malaysia dengan jumlah produksi 17,57 juta ton. Produksi kedua negara ini mencapai 85% dari produksi dunia yang sebesar 45,1 juta ton. Sebagian besar hasil produksi minyak sawit di Indonesia merupakan komoditi ekspor. Pangsa ekspor kelapa sawit hingga tahun 2008 mencapai 80% total produksi. India adalah negara tujuan utama ekspor kelapa sawit Indonesia, yaitu 33% dari total ekspor kelapa sawit, kemudian diikuti oleh Cina sebesar 13%, dan Belanda 9%.

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagian besar berada di pulau Sumatera diikuti oleh Kalimantan. Berdasarkan provinsi, Riau merupakan provinsi penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 24% dari produksi nasional pada tahun 2009, sementara Jambi menyumbang minyak sawit sebesar 7,70% dari produksi nasional dengan luas lahan mencapai 8,82% dari luas lahan nasional. Stakeholders industri kelapa sawit menyadari bahwa kelapa sawit telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian global dan nasional bahkan lokal. Minyak sawit telah menjadi bagian dari minyak nabati dunia dan kontribusinya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Oil World (2009) mencatat produksi minyak sawit tahun 2009 (45,1 juta ton = 34% dari minyak nabati dunia) naik sepuluh kali lipat dibandingkan tahun 1980, sementara minyak kedelai pada periode yang sama hanya naik 2,7 kali lipat (Haryana et al, 2010).

SISI SURAM SAWIT KITA

Perkembangan perkebunan kelapa sawait yang begitu fantastis ternyata juga memberikan dampak buruk utamanya terhadap lingkungan.  walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwa ada banyak pula dampak positif yang diberikan sektor perkebunan kelapa sawit untuk pembangunan ekonomi nasional dalam hal  serapan tenaga kerja dan perolehan devisa negara.  Tetapi kita tidak dapat pula menutup mata terhadap dampak ekologis yang timbul akibat perkebunan sawit.  Inilah yang menjadi sisi suram dari industri sawit kita yang selalu digembar-gemborkan oleh para aktivis lingkungan.

Setidaknya dalam catatan sisi suram ini ada tiga hal penting yang ingin disinggung mengenai dampak buruk ekologis dari pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.  Pertama, aspek lahan yakni mulai dari status lahan, alih fungsi lahan, degradasi lahan sampai pada keanekaragaman hayati diatas lahan tersebut. Kedua, limbah atau emisi yakni limbah sisa hasil olahan industri kelapa sawit.  Ketiga, persoalan sosial terkait masyarakat sekitar hutan.

 

Penampungan limbah cair sawit
(foto koleksi pribadi)

Oleh Teoh (2010), mengutip pandangan berbagai LSM, menyatakan bahwa masalah lingkungan terkait dengan usaha kelapa sawit diantaranya adalah masalah deforestasi, biodiversitas dan perubahan iklim. Beberapa waktu terakhir, proses alih fungsi hutan alam dan lahan gambut berkontribusi negatif berupa deforestasi, degradasi lahan gambut, degradasi sumber daya air, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Pembangunan kelapa sawit juga diklaim tidak sesuai dengan peraturan tata ruang; dan terdapat kebun kelapa sawit di kawasan dengan nilai konservasi tinggi (HCV). Terlepas dari isu tersebut, pada dasarnya telah banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam melakukan usaha dan mereka menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Development.

Kurniawan (2007) menjabarkan bahwa Penggunaan lahan gambut untuk perkebunan lahan sawit yang salah, ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap pemanasan global.  Hutan alam menjadi sangat monokultur. Hutan alam yang seharusnya menjadi sumber penangkap carbon menjadi berkurang kemampuannya dalam menangkap carbon yang dapat mempengaruhi pemanasan global (Efek Rumah Kaca). Kemudian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologis, hilangnya berbagai flora dan fauna yang khas dan unik. Air tanah juga akan semakin menipis karena kebutuhan tanaman kelapa sawit yang sangat haus akan air tanah.

Secara umum, kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh dua hal yaitu industri kayu dan konversi lahan menjadi perkebunan utamanya kelapa sawit. Saat ini di Indonesia terdapat 133 juta hektar hutan, dimana 20,3 juta hektar merupakan hutan konservasi, 33,3 juta hektar hutan lindung, 59,2 juta hektar hutan produksi dan 22,8 juta hektar hutan produksi terbatas (Kementrian Kehutanan, 2008).

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan industri kelapa sawit yang menghasilkan limbah baik cair, padat maupun gas.  Limbah cair berupa air buangan sisa hasil pengolahan yang mengandung bahan kimia dan organik yang tinggi.  Limbah cair tersebut berwarna kecoklatan yang banyak mengandung padatan terlarut dan tersuspensi berupa koloid serta residu minyak dengan kandungan biological oxygen demand (BOD) yang tinggi.  Limbah cairan tersebut jika dibuang ke perairan tentu akan mencemari lingkungan, mengganggu ekosistem perairan.  Karenanya, organisme utamanya biota perairan akan mengalami keracunan.  Untuk itu, pengolahan limbah hingga dibawah baku mutu  mesti dilakukan sebelum dilepas ke lingkungan.

Pengolahan limbah cair kelapa sawit biasanya melalui penampungan di kolam-kolam terbuka yang melalui fase aerob dan anaerob.  Pada proses ini, limbah cair tersebut akan melepaskan gas metan (CH₄) dan CO₂ ke udara ambient yang kedua senyawa tersebut memberikan konstribusi terbesar terhadap pemanasan global.  Selain itu, gas metan menghasilkan aroma tak sedap karena proses dekomposisi yang terjadi.  Mestinya pengolahannya tidak pada udara bebas karena gas yang dihasilkan dapat pula menjadi bahan bakar alternatif (biogas).

Limbah padat juga cukup banyak dihasilkan oleh kelapa sawit. Limbah padat yang dihasilkan berupa tandan kosong kelapa sawit (20-23 %), serat (10-12 %), dan tempurung / cangkang (7-9 %) dan sisa biomass lainnya (pelepah dan batang sawit).  Di indonesia, limbah pada ini dapat dihasilkan hingga mencapai 15,20 juta ton/tahun.  Limbah padat tersebut akan menimbulkan bau yang tak sedap terhadap udara ambient namun memiliki nilai ekonomi jika diolah lebih lanjut menjadi kompos dan bahan industri lainnya.

 

Limbah organik indutri kelapa sawit
(foto koleksi pribadi)

Persoalan sosial juga sering kali muncul terkait alih fungsi lahan.  Hutan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit memicu terjadinya konflik dengan masyarakat sekitar hutan.  Bagi masyarakat sekitar hutan, hutan bukan semata-mata tempat menggantungkan kehidupan secara ekonomi. Namun di Indonesia hutan oleh masyarakat sekitar hutan masih mengaitkannya dengan tata nilai adat, sprituaitas dan warisan budaya leluhur.  Selain itu, bagi masyarakat hutan juga berperan sebagai gudang obat masyarakat karena masyarakat sekitar hutan menyadari hutan memiliki nilai biodiversitas (keanekaragaman hayati) yang tinggi termasuk bermacam tanaman obat.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit, sebetulnya juga terkait dengan masalah tata kelola. Isu yang berkembang adalah adanya anggapan bahwa pemerintah daerah melakukan politisasi perizinan, sehingga izin pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak terkendali. Izin di daerah dikeluarkan Bupati dengan atau didasarkan Perda dan bisa mendahului persyaratan lain, seperti Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Seperti diketahui, perusahaan dapat mengajukan kepada pemerintah daerah (kabupaten) untuk penggunaan lahan. Prosesnya meliputi beberapa ijin dan memerlukan negosiasi dengan individu dan masyarkat lokal. Politisasi perijinan ini terjadi karena pengetahuan yang kurang dari individu dan masyarakat atas hak mereka dan bagaimana proses dan prosedur yang harus diikuti (Haryana et al, 2010).

Melihat potensi pengembangan sawit berbanding lurus terhadap peluang kerusakan alam sekaligus dalam rangka memperkuat daya saing minyak nabati selain minyak sawit, maka di tingkat dunia dikembangkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).  RSPO didorong oleh LSM lingkungan dan sosial. Alasannya adalah peningkatan luas areal kelapa sawit diklaim sebagian berasal dari konversi hutan alam dan lahan gambut yang berpengaruh terhadap perubahan iklim global. Hanya saja, hal ini kesannya menjadi tidak fair karena melalui RSPO minyak kelapa sawit menghadapi hambatan teknis perdagangan melalui pemberlakuan prinsip dan kriteria pembangunan berkelanjutan, sementara hal yang sama tidak berlaku untuk minyak nabati lain (minyak rape seed, kedelai dan lainnya). Akibatnya, persaingan antar minyak nabati menjadi tidak sesuai ketentuan WTO yang menerapkan tarif impor (Haryana et al, 2010).

MUNGKINKAH..??

Melihat banyaknya potensi kerusakan lingkungan yang dapat diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit bukan berarti pengembangan kelapa sawit di Indonesia harus dihentikan secara total.  Sebagian orang berpendapat bahwa menghapuskan sawit dari bumi Indonesia adalah tindakan yang kurang bijak juga karena perkebunan sawit tenyata memberikan faedah yang tidak sedikit bagi keberlangsungan hidup manusia.  Faedah yang paling terasa adalah pada sektor ekonomi yang membeikan konstribusi yang sangat besar terhadap pendapatan devisa negara dan serapan tenaga kerja yang tidak sedikit.  Selain itu, boleh dikatakan semua rumah tangga yang ada di Indonesia memanfaatkan hasil pangan olahan kelapa sawit misalnya minyak goreng.

Jikalau begitu, hal penting sekarang adalah tidak mengarahkan pikiran untuk terus-terusan mengkritik dan mengutuk perkebunan kelapa sawit yang telah meberikan dampak yang begitu buruk terhadap lingkungan kita.  Yang terpenting adalah bagaimana menciptakan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan lebih mengedepankan aspek ekologis ketimbang aspek ekonomi semata.  Dibutuhkan berbagai kreativitas dan inovasi untuk  meminimalisir dampak buruk itu. Bagaimana merubah limbah industri sawit untuk dapat di manfaatkan kembali dan ramah lingkungan.  Muaranya adalah menciptakan perkebunan sawit yang lestari, lingkungan yang lestari dan masyarakat sawit yang lestari hingga di masa-masa mendatang.

Tapi mungkinkah itu..???

Bogor, 10 januari 2014

 

Read More

MEDIA SOSIAL PEMAIN BARU DALAM DEMOKRASI

Ilustrasi (sumber)

 Saya terdorong untuk menuliskan ini, tatkala seorang sahabat berkomentar dalam sebuah grup facebook yang saya inisiasi bersama kawan-kawan.  Tetapi dibalik itu sebetulnya kami pula hendak membangun satu tradisi berdemokrasi yang lebih terbuka, proaktif dan fair melalui jejaring media sosial.  Komentar sahabat itu intinya menyatakan ketidaksukaan dia terhadap politik yang katanya tidak jelas. 

Saya pikir, komentar sahabat itu lumrah dan bisa jadi masih ada jutaan orang dibangsa ini beranggapan demikian.  Betapa tidak, sejarah perjalanan demokrasi bangsa ini lebih dominan diwarnai oleh praktik politik hitam (black politic) mulai dari money politic, black campign, politik kartel dan seterusnya yang berimplikasi pada lahirnya pemerintahan yang rapuh (soft goverment) dan lemahnya supremasi hukum.  Bila kita meminjam perspektif genealogi pengetahuan Foucoult, perjalanan sejarah demokrasi yang suram itu membentuk rantai genetik sosial (social genetic) yang buruk terhadap praktik-praktik demokrasi termasuk politik.  Selanjutnya, akan melahirkan ekspresi social genetic yang buruk pula terhadap politik.

Makanya bukan hal yang mengherankan, masyarakat yang lahir dan hidup dengan sejarah seperti itu akan menderung meragukan demokrasi baik struktur maupun aktornya.  Masyarakat akan menjadi “alergi” terhadap politik karena politik akan dimaknai sebagai sistem kebohongan dan manipulasi, apatis dan pesimis terhadap kontestasi demokrasi.  Masyarakat akan cenderung sinis pada orang-orang yang ingin terjun dalam kontestasi demokrasi seperti pemilu.  Kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin pemerintahan dan bahkan kelompok idiologis tertentu melihat ini peluang untuk mengganti demokrasi dengan sistem lain dengan mencibir bahwa demokrasi telah gagal (failed).

Saya memahami, beban masyarakat kita sangat berat. “Dipaksa” untuk menggantungkan harapan pada demokrasi dalam lintas sejarahnya yang suram.  Terlebih lagi setelah bergulirnya desentralisasi justru harapan-harapan itu semakin pupus.  Masyarakat sipil adalah elemen terbanyak dalam demokrasi namun justru menjadi elemen paling lemah dalam konteks demokrasi bangsa kita.  Ini jauh dari harapan-harapan itu bahwa demokrasi menjadikan rakyat berdaulat.

Lantas gimana dong..??

Saya pikir tidak cara lain selain masyarakat itu mesti berdaya.  Apakah keberdayaan ini muncul dari agen-agen prodemokrasi atau dari individu-individu masyarakat sipil itu sendri.  Idealnya adalah tumbuh dari individu-individu yang kemudian terkonsolidasi mengawal jalannya demokrasi secara baik dan ideal.  Untuk itu diperlukan pula kreativitas untuk menemukan ruang untuk “bersuara lantang” dalam konteks mengawasi proses demokrasi berjalan lebih fair dan transparan.

Sumber Foto

Terkait judul diatas, nampaknya media sosial adalah ruang kreatif yang sangat efektif untuk bisa “bersuara keras dan kritis” terhadap pelaku-pelaku politik dalam demokrasi.  Sekaligus menggiring proses demokrasi bisa berjalan dengan transparan.  Media sosial juga sangat efektif untuk mendorong pembelajaran politik.

Namun, ibarat pisau bermata dua, media sosial juga bisa dimanfaat oleh orang atau kelompok tertentu dalam mengkampanyekan kepentingan politiknya.  Bahkan, Barack Obama terpilih dua kali menjadi prsedien AS karena dibantu oleh media sosial. Saya kira ini dapat menjadi sebuah peluang bagi masayarakt sipil untuk berhadap-hadapan langsung dengan orang atau kelompok yang sedang memperebutkan kekuasaan politk dalam demokrasi.  Masyarakat sipil hampir tanpa batas bisa menggugat mereka, mempertanyakan mereka dan membuktikan itikad baik mereka. 

Singkatnya, media sosial memberikan ruang bersuara yang sangat lebar bagi masayarakat sipil untuk menggugat, mengontrol dan berkonsolidasi.  Ruang inilah yang telah lama hilang dan samar selama masa orde baru.

Tentu saja, media sosial tidak hanya berfungsi dalam konteks politik.  Segala aspek dan sendi demokrasi bisa lebih dikuatkan dan dihidupkan.  Melalui media sosial, masayarakat sipil bisa salain menyatu dan berkonsolidasi tanpa batas.  Masyarakat sipil dapat berhimpun dalam ikatan profesi, agama, etnis, bahkan ikatan kepedulian, kemanusiaan dan idiologi.

Saya kira media media sosial telah menunjukkan tajinya dalam iklim demokrasi.  So, sudah waktunya kita masyarakat sipil merebut peluang itu, memekikkan kembali suara lantang dan kritis dalam demokrasi yang telah lama diredup, diredam dan dibungkam. Kepada kelompok atau orang yang sedang memperebutkan kekuasaan politik, mari menggugat mereka, mempertanyakan mereka dan membuktikan itikad baik mereka.

Bogor, 13 Nopember 2013

Pukul 11:12 WIB

Read More

1 MUHARRAM DAN SECERCAH CAHAYA OBOR KEIMANAN

Ilustrasi (sumber foto)

Hari ini, seperti biasa saya pulang menjelang Isya.  Perasaan sumpek oleh sesaknya kenderaan dan asap knalpot telah menyatu disetiap jalan raya Bogor.  Entah apa yang sedang diurus orang-orang di kota ini.  Kenderaan selalu saja ramai lalu lalang seolah kerjaan mereka tak kunjung usai.  Orang-orang di kota ini seolah tak kenal lelah dan tak pernah terlelap, siang malam selalu saja ramai.

“mungkin inilah pengaruh Bogor sebagai daerah satelit ibu kota” gumamku

Selagi dalam Angkutan Kota (angkot) kampus dalam jurusan Darmaga yang melaju tak kencang akibat sesaknya kenderaan, tiba-tiba tampak rombongan bocah-bocah berpakaian santri melantunkan Salawat Badar diiringi oleh dentuman rebana.  Masing-masing mereka memegang obor.  Pemandangan ini ramai terlihat sepanjang jalan dari terminal Laladon menuju kampus IPB Darmaga.

Sejenak saya hanyut dalam lantunan Salawat Badar itu, memupuskan rasa sesak akibat kemacetan. Dengan wajah lugu dan semangat berapi-api para bocah santri itu melantunkan shalawat secara koor dengan suara terbaik mereka.  Diantara barisan mereka ada pula orang-orang dewasa ikut mengiringi. Rupa-rupanya ini adalah tradisi menyambut datangnya Tahun Baru Hijriyah.

Tidak hanya kegembiraan, saya menangkap pancaran aura keimanan dan harapan dari suara-suara mereka. Jika dulu obor adalah cahaya untuk menerangi jalan di desa-desa agar tak menginjak duri dan onak, maka tentu obor itu tak berfungsi lagi ditengah kota yang bermandikan cahaya lampu listrik.

Bagi saya, obor itu tak hendak menerangi jalan aspal  yang mereka tapaki.  Namun, itu adalah simbol secercah cahaya keimanan yang akan menerangi jalan kehidupan.   Mungkin cahaya obor keimanan itu tampak redup ditengah cahaya kota, namun bocah-bocah santri itu seolah hendak mengingatkan bahwa jika obor-obor ummat muslim bersatu-padu dalam tali ukhuwah maka tak hanya meredupkan gemerlapnya kota tetapi akan menjadi berkah cahaya rahmatan bagi sekalian semesta.

Bocah-bocah santri itu seolah sedang mengingatkan:

...dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. [QS. Al Anfaal (8): 63]

Rombongan bocah-bocah santri yang bersemangat dan berbahagia itu, mengingatkan saya pada sejarah saat Rasulullah Muhammad tiba di kota Madinah hijrah dari tanah kelahirannya Mekkah.  Kendati  Rasulullah terusir dari tanah kelahirannya, namun beliau telah lama ditunggu oleh penduduk kota Madinah (Yastrib).  Setibanya di pintu gerbang Madinah, penduduk menyambut beliau dengan lantunan shalawat. Hingga beberapa penyair melantunkan nasyid selamat datang yang kini dikenal dengan ‘Thala’al Badru ‘alaina’.

PARADIGMA HIJRAH PEMANTIK IMAN

Bagi ummat muslim, pergantian tahun Hijriyah adalah sebuah momentum luar biasa.  Selain sebagai moment untuk ber-muhasabah (introspeksi diri), ummat Islam percaya bahwa saat pergantian tahun Hijriyah doa-doa akan terkabul, para malaikat akan turun untuk melihat ummat Muhammad sebelum menyerahkan report tahunan mereka ke hadirat Allah SWT.  Karena itu, segala puja puji, zikir pikir dan shalawat serta salam akan dipanjatkan menjelang akhir tahun sembari melukis harapan di tahun selanjutnya.

Babakan tahun Hijriyah bermula saat hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekkah ke Yastrib yang kini dikenal dengan nama Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekkah dengan penuh tekanan dan intimidasi.  Rasulullah hijrah ke Madinah pada tanggal  662 M atau bertepatan dengan 27 Shafar meninggalkan Mekkah dan sampai di Madinah bersamaan dengan hari kelahiran beliau yakni 12 Rabiul Awwal.  Jadi pemahaman bulan Muharram bukan sebagai bulan hijrahnya Rasulullah namun dipahami sebagai bulan pertama pada tahun Hijriyah.  Penetapan tahun Hijriyah ini terjadi pada saat tahun ketiga berkuasanya khalifah Umar Bin Khattab.

Hijrah dalam bahasa arab berarti migrasi atau berpindah. Dari sini, secara historis dapat dimaknai sebagai peristiwa berpindahnya atau migrasinya Rasulullah dari Mekkah menuju Madinah dalam menunaikan misi dakwah.  Hijrahnya Rasulullah tersebut tentu saja bukan didorong oleh perasaan takut akan ancaman dari penduduk Mekkah.  Namun lebih pada bagian dari strategi Rasulullah dalam menjalankan misi dakwahnya.  Karena setiap perbuatan dan perkataan Rasulullah adalah imanent dengan wahyu Ilahi maka hijrah itupun harus dipahami pula sebagai salah satu bentuk wahyu Ilahi.

Pertanyaannya kemudian adalah, kita sebagai ummat Rasulullah bagaimana sebaiknya memandang peristiwa hijrahnya Rasulullah..??

Dalam tinjauan historisitas Kerasulan Muhammad, peristiwa ini adalah peristiwa yang telah usai.  Yang penting saat ini adalah bagaimana kita menghadirkan nilai historisitas tersebut untuk memberi makna bagi historisitas manusiaan kita.  Hal ini menjadi penting karena bermuara pada upaya meningkatkan kualitas keimanan kita.  Untuk itu, memaknai peristiwa hijrah Rasulullah tidak semata secara historis saja.

Hijrah akan sangat berfaedah bagi keimanan dan historisitas kemanusiaan kita jika kita menafsirnya dari perspektif spritual.  Artinya Hijrah tidak hanya bermakna fisik tetapi metafisik, tidak hanya bermakna tempat tetapi juga bermakna suasana.  Hijrahnya Rasulullah dari Mekkah yang penuh ancaman ke Madinah yang disambut dengan kegembiraan, menjadi kabar gembira pula bagi kaum muslim dan non muslim saat itu untuk berhijrah pula mengikuti Rasulullah. 

Bagi kita, secara simbolik kita maknai sebagai hijrahnya kita dari suasana mencekam atau keburukan (Mekkah) menuju pada suasana kebaikan (Madinah).  Kebaikan sebagai susana yang dituju dari hijrah tersebut akan menjadi kabar gembira (kebaikan) bagi orang lain sehingga orang lainpun berlomba-lomba berhijrah pada kebaikan (fastabiqul khairat).  Konsekuensinya adalah hijrah membawa kita pada kualitas keimanan yang terus meningkat.

Hijrah ini merupakan tindakan aktif yang dilakukan secara terus-menerus atau kontinyu dalam historisitas kemanusiaan kita.  Untuk itu, membutuhkan suatu prosedur atau mekanisme untuk hijrah.  Prosedur atau mekanisme itulah yang kita kenal dengan amar makruf nahi mungkar (menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran).  Jika merujuk pada dakwah Rasulullah, beliau selalu menunjukkan keteladanan yakni ajakan kebaikan dengan melakukan langsung kebaikan-kebaikan itu.  Artinya amar makruf nahi mungkar bukan berarti bertindak dengan kekerasan terhadap orang lain, namun penekannya adalah pada diri kita sendiri untuk berbuat baik sehingga menjadi teladan bagi orang lain.

Selain itu, awal bulan tahun Hijriyah adalah bulan Muharram.  Bagi saya, kata Muharram disini bermakna bahwa diharamkan bagi kita untuk memulai tahun baru dengan kejahatan dan keburukan.  Terlebih lagi sebelum bulan Muharram didahului oleh bulan Zulhijjah dimana ada perintah berhaji untuk menyucikan diri.  Artinya, memasuki tahun baru hijriyah dengan kesucian dan mengawalinya dengan perbuatan-perbuatan baik.

Menurut saya, mestinya Hijrah menjadi paradigma bagi historisitas kemanusiaan kita.  Tak hanya menjelang tahun baru hijriyah, setiap saat kita senantiasa melakukan hijrah.  Setiap saat kita hijrah meninggalkan keburukan dan menuju kebaikan-kebaikan.   Dengan cara inilah kualitas keimanan kita terus meningkat hingga kita imanen dengan diri-Nya. Atau dalam ungkapan sufi jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh.

Akhirnya, selamat tahun baru Hijriyah 1435 mohon maaf lahir batin.  Dengan dzikir kita melebur dengan-Nya, dengan pikir kita mengagumi-Nya.

Saat sedang berupaya berhijrah dimalam tahun baru Hijriyah

Bogor, 1 Muharram 1435 H / 5 Nopember 2013

Pukul 00:00 WIB

Read More